Kekisruhan KIH VS KMP

 

Telah dirasakan oleh banyak masyarakat luas mengenai panas dinginnya politik dalam pesta demokrasi di negeri tercinta ini. Berbagai konflik antara berbagai kubu saling menjegal dengan berbagai macam cara demi mendapatkan suatu kekuasaan. Dua kubu yang terlahir pasca pilpres 2014 kemarin adalah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Pada mulanya konflik berawal dari hasil pemilihan legislatif (pileg) yang didominasi oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang menyebabkan kedudukan KMP semakin leluasa di barisan pemerintahan. Tidak berhenti dari itu saja, KMP juga telah menguasai seluruh pimpinan DPR. Sedangkan dari kubu KIH tidak mendapat satupun kursi pimpinan di DPR. Dalam kondisi ini, KIH membuat DPR tandingan yang bermotif untuk mendapatkan kedudukan yang seimbang antara dua kubu ini.

Konflik yang memanas dalam jajaran pemerintahan saat ini adalah ketika KIH membuat DPR tandingan. Kondisi seperti inilah yang membuat suatu sistem pemerintahan tidak dapat berjalan dengan relefan sesuai letak fungsional dari DPR sendiri. Bisa kita rasakan sendiri ketika pemegang amanah rakyat malah mementingkan egonya sendiri demi mendapatkan kekuasaan. Mungkin mereka lupa dengan siapa mereka bisa mendapatkan jabatan itu.

Diantara kedua kubu itu haruslah saling berdamai agar kinerja di DPR dapat segera terbentuk dan terealisasikan. Tapi pada kenyataannya, semuanya itu sangatlah mengecewakan bagi rakyat. Diantara keduanya seakan-akan tidak ada yang mau mengalah. Dilihat dari sudut pandang politik, okelah jika saling ingin mendapatkan pangkat ataupun kekuasaan. Memang tujuan dari politik itu sendiri mendapatkan kekuasaan. Tapi ada suatu hal yang harus diingat, bahwa DPR itu mendapat amanat  dari rakyat. Sangatlah tidak pantas jika sampai mereka lupa dengan rakyat dan hanya sibuk dengan kelompoknya masing-masing.

Akhir-akhir ini kita juga pernah melihat tayangan di televisi bahwasannya DPR tawur di ruang sidang DPR. Apakah itu yang mencerminkan wakil rakyat. Seharusnya DPR lebih bijaksana dalam menyikapi keadaan ini, baik dari KIH maupun KMP. Jika memang dari mereka sendiri tidak ada yang mau mengalah, rakyat harusnya menggugat permasalahan ini ke pengadilan. Rakyat sendiri harusnya juga aktif menanggapi permasalahn demikian ini. karena hak rakyat bergantung pada DPR. Jika wakilnya sendiri aja tidak mampu menyampaikan aspirasi maupun membela rakyat dan malah mementingkan urusannya sendiri, tugas-tugas DPR tidak akan terwujud sebagai wakil rakyat.

Salah satu hal yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemegang  kekuasaan berbagai parpol dalam KIH dan KMP. Jika Ketum dari parpol mau menyepakati untuk berdamai dan mengakhiri konflik, maka permasalahan ini akan selesai.

Jadi secara garis besar, kami tidak setuju dengan berbagai jenis kekisruhan yang terjadi di parlemen. Kerugian mencolok timbul ketika anggota DPR tidak focus dengan program yang telah direncanakan untuk mensejahterakan masyarakat.